Negara Mahdi الدولة المهدية Al-Daulah al-Mahdiyah | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1885–1899 | |||||||||||
Salah satu bendera gerakan Mahdi; yang lainnya, seperti Bendera Hitam, juga digunakan | |||||||||||
![]() Batas ekstrem wilayah yang dikuasai kaum Mahdi (wilayah yang dikelilingi garis putus-putus; 1891) | |||||||||||
Status | Negara tidak diakui | ||||||||||
Ibu kota | Omdurman | ||||||||||
Bahasa yang umum digunakan | Arab dan Bahasa-bahasa Sudan lainnya | ||||||||||
Agama | Islam Sunni | ||||||||||
Pemerintahan | Negara Islam | ||||||||||
Mahdi | |||||||||||
• 1881–1885 | Muhammad Ahmad | ||||||||||
Khalifah | |||||||||||
• 1885–1899 | Abdullah bin Muhammad | ||||||||||
Legislatif | Dewan syura[1] | ||||||||||
Era Sejarah | Perebutan Afrika | ||||||||||
1881–1885 | |||||||||||
26 Januari 1885 | |||||||||||
• Konvensi Sudan | 18 Januari 1899 | ||||||||||
24 November 1899 | |||||||||||
Populasi | |||||||||||
• Pra-Mahdi[2] | 7.000.000 | ||||||||||
• Pasca-Mahdi[2] | 2.000.000–3.000.000 | ||||||||||
Mata uang | Alat bayar sah:[3] Riyal maqbul (perak) Mata uang de facto:[3] Riyal majidi Ottoman , Dolar Spanyol, Thaler Maria Theresa | ||||||||||
Kode ISO 3166 | SD | ||||||||||
| |||||||||||
Sekarang bagian dari | ![]() ![]() | ||||||||||
Negara Mahdi adalah sebuah negara yang tak diakui yang berusaha melepaskan diri dari Mesir. Peristiwa di Sudan pada abad ke-19 tak dapat dipahami tanpa melihat posisi Britania di Mesir. Pada tahun 1869, Terusan Suez dibuka dan segera menjadi jalur ekonomi Britania ke India dan Timur Jauh. Untuk melindungi jalur air ini, Britania mencoba memainkan lebih banyak peran dalam urusan-urusan dalam negeri Mesir. Pada tahun 1873, pemerintah Britania mendukung program di mana komisi utang Inggris-Prancis mengambil alih tanggung jawab atas urusan keuangan Mesir. Komisi ini pada akhirnya memaksa khedive Ismail mundur agar anaknya Tawfiq (1877–1892) yang lebih diterima oleh Britania dapat naik ke kekuasaan.
Setelah Ismail turun pada tahun 1877, Charles George Gordon mundur dari jabatannya sebagai gubernur jenderal Sudan pada tahun 1880. Penerusnya tidak mendapat arahan dari Kairo dan merasa takut akan kekacauan politik di Mesir. Akibatnya, mereka gagal melanjutkan kebijakan-kebijakan Gordon. Angkatan bersenjata Sudan tidak memiliki cukup sumber daya, dan tentara-tentara pengangguran dari satuan-satuan yang dibubarkan membuat kekacauan di kota-kota. Sementara itu, pemungut pajak menaikkan pajak secara sembarangan.
Dalam keadaan yang kacau ini, Muhammad Ahmad ibn as Sayyid Abd Allah, seorang fakir atau orang suci, memulai pergerakan yang ingin mengusir orang Turki dan memurnikan ajaran Islam. Ia melancarkan perang suci dan berhasil merebut Khartoum dari Mesir. Setelah kemenangan itu, Muhammad Ahmad menguasai banyak wilayah yang kini menjadi bagian dari Sudan, dan dari situ ia mendirikan sebuah negara Islam yang disebut Mahdiyah. Negara ini menerapkan syariat Islam secara keras, dan dikenal akan penindasannya terhadap orang-orang Kristen, termasuk Kristen Koptik.[4]
The Mahdist administration centred around the person of the Khalifa Abdullah, both as the ultimate authority as well as the prime mover of the administrative system and initiator of policy. It has been noted that the Khalifa used to consult with his closest aides (such as his brother Ya'qub, and son 'Uthman Shaykh al-Din), and occasionally call for a meeting of the 'State Council'—apparently an advisory council—to which the Mahdi's surviving companions were invited.
Estimates cite that the population of Sudan fell from seven million before the Mahdist revolt to between two and three million after the end of the Mahdist era.